Tag Archive: iuran kehutanan


Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.28/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan
tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana
Reboisasi (DR), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
(IIUPH);

Bahwa dalam perkembangan pemerintahan, telah terbit
berbagai Undang-Undang tentang Pembentukkan
Provinsi dan Kabupaten/Kota baru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam paragraf kedua, ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.28/Menhut-II/2007 tersebut pada paragraf pertama
perlu dilakukan penyesuaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara
Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

Maka ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran PSDH, DR dan IIUPH.

P.24/Menhut-II/2014

 

Sehubungan dengan diundangkannya PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan pada tanggal 14 Februari 2014, berikut ini adalah Surat Edaran tentang Penetapan Harga Patokan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2 014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014

 

 Sehubungan dengan revisi PP No.59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan mengirimkan Surat No S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penetapan Harga Patokan kepada seluruh Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi untuk memberikan masukan besaran harga patokan produk-produk kehutanan. 

S.56_VI-BIKPHH_2014

Lampiran Surat Dirjen BUK_Revisi Harga Patokan

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 62/P/Hum/2013 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

62 P/Hum/2013

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Kehutanan Nomor INST.4/Menhut-III/2008 tanggal 28 April 2008 dan surat Menteri Kehutanan Nomor S.49/Menhut-III/Rhs/2008 tanggal 28 April 2008 kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (sekarang Bina Usaha Kehutanan) dalam hal ini Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan untuk meningkatkan sistem pembayaran iuran kehutanan dengan menggunakan referensi 15 digit kepada daerah khususnya kepada Pejabat Penagih dan Wajib Bayar, dengan ini akan diadakan acara sosialisasi sebagaimana terlampir.

Sosialisasi Iuran Kehutanan Kaltim 2013

Putusan permohonan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman”.

41 P/HUM/2011