Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sehubungan telah terbitnya Permendag Nomor 22/M-Dag/Per/4/2012 tanggal 24 April 2012, maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.3/BIKPHH-1/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk dipedomani.

SE.03/BIKPHH-1/2012

Permendag ini adalah perubahan atas Permendag Nomor 12/M-Dag/Per/3/2012 tanggal 06 Maret 2012.

Permendag ini berlaku sejak tanggal 25 April 2012 s.d. 30 Juni 2012.

Permendag 22/M-Dag/Per/4/2012

Surat Edaran tentang Harga Patokan PSDH Periode 06 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 (Semester 1 Tahun 2012).

Surat Edaran Harga Patokan Semester 1 Tahun 2012

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, perlu menetapkan harga patokan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan.

Permendag No. 9 Tahun 2012

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu, Pemegang IUPHHK-HT, dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Pemegang HGU yang masih memiliki tunggakan PSDH, DR dan atau Penggantian Nilai Tegakan tidak diberikan layanan penerbitan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).

Surat Edaran Nomor: SE.4/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012

SE.11/VI-BIKPHH/2011     12 Desember 2011

Surat Edaran tentang Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan, PSDH dan DR terhadap Pemegang Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

SE.11/VI-BIKPHH/2011

Surat Edaran Nomor SE.8/VI-BIKPHH/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda 10 (sepuluh) kali PSDH Terhadap Pelanggaran Penatausahaan Hasil Hutan.

SE.8/VI-BIKPHH/2011

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

P_18_2007

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

PP 29 – 2009 – PNBP