Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2012.

Pelantikan Pejabat Eselon III & IV Februari 2012

Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012.

Pelantikan Pejabat Eselon II Januari 2012

Putusan permohonan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman”.

41 P/HUM/2011

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Permenhut P.14/MENHUT-II/2011, Kepala BPPHP setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Laporan Atas Penerbitan SPP-GR

Berdasarkan pemantauan penyelesaian terhadap tunggakan lama PSDH dan DR hingga Mei 2011 penelusuran dokumen sumber baru tercapai 57,66% di mana pada posisi 31 Desember 2010 baru mencapai 45,86%.

Dalam perkembangannya hingga saat ini masih ada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan surat tagihan baru (SPP) sebagai dokumen pengganti dokumen sumber dan atau belum menindaklanjuti dengan penyerahan ke KPKNL.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan dokumen sumber berupa SPP dan atau percepatan proses penyerahan penagihan kepada KPKNL setempat, perlu bantuan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) untuk dapat membantu percepatan dimaksud.

SE Percepatan Penyelesaian Dokumen Sumber

Berdasarkan perkembangan penyelesaian tunggakan lama PSDH/DR dan menyusuli surat nomor S.1176/VI-BIKPHH/2010 tanggal 02 Desember 2010 hal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian Tunggakan PSDH dan DR, menunjukkan bahwa belum seluruh Dinas Kabupaten/Kota yang memberikan laporan perkembangan/pengajuan dokumen sumber dan atau dokumen pengganti dokumen sumber (tagihan baru) kepada Dit BIKPHH, sebagai langkah penyelesaian tunggakan PSDH dan DR tersebut.

Penanganan Penyelesaian Tunggakan Lama PSDH dan DR

Surat edaran Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan tentang Nomor Rekening Bendahara Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan. Surat Edaran