Latest Entries »

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.28/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan
tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana
Reboisasi (DR), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
(IIUPH);

Bahwa dalam perkembangan pemerintahan, telah terbit
berbagai Undang-Undang tentang Pembentukkan
Provinsi dan Kabupaten/Kota baru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam paragraf kedua, ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.28/Menhut-II/2007 tersebut pada paragraf pertama
perlu dilakukan penyesuaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara
Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

P.24/Menhut-II/2014

 

Sehubungan dengan Permendag Nomor 22/M-Dag/Per/4/2012 yang mengatur pengenaan kayu yang berasal dari tanaman di dalam kawasan hutan negara ditetapkan satuannya dalam ton, maka untuk pengenaan pungutan iuran kehutanan diminta agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SE.7/VI-BIKPHH/2010 tanggal 04 Mei 2010.

S.574/BIKPHH-1/2014

SE.7/VI-BIKPHH/2010

 

Sehubungan dengan diundangkannya PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan pada tanggal 14 Februari 2014, berikut ini adalah Surat Edaran tentang Penetapan Harga Patokan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2 014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014

 

Usulan Harga Patokan

Menindaklanjuti Surat Dirjen BUK Nomor S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 hal Penetapan Harga Patokan dan S.173/VI-BIKPHH/2014 tanggal 17 Maret 2014 hal Usulan Harga Patokan.

S.333/BIKPHH-1/2014

Blanko Masukan Harga Patokan

 

Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementeiian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 7999 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (21, dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

PP 12 Tahun 2014

 Sehubungan dengan revisi PP No.59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan mengirimkan Surat No S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penetapan Harga Patokan kepada seluruh Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi untuk memberikan masukan besaran harga patokan produk-produk kehutanan. 

S.56_VI-BIKPHH_2014

Lampiran Surat Dirjen BUK_Revisi Harga Patokan

Sambil menunggu terbitnya revisi PP Nomor 59 Tahun 1998 sebagai dasar Kementerian Kehutanan untuk menetapkan Harga Patokan PSDH, dan mengingat belum ada penetapan Harga Patokan PSDH Semester I Tahun 2014 (01 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014), dengan ini masa berlaku Harga Patokan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 diperpanjang sampai dengan adanya penetapan baru.

SE.1/BIKPHH/1/2014 Tanggal 03 Januari 2014

 

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 62/P/Hum/2013 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

62 P/Hum/2013

Mengingat belum adanya penetapan Harga Patokan PSDH baru untuk Semester 2 Tahun 2013, maka untuk semester 2 tahun 2013, masih menggunakan Harga Patokan PSDH No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012.

SE.2/BIKPHH-1/2013

 

Dalam rangka tertib penatausahaan piutang PNBP Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), perlu ditetapkan standar prosedur pengenaan sanksi denda dan penanganan piutang PNBP dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).

SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2013